PLN PKUK IPP PPU

Oleh : Margiono Mustafa

Menurut UU kelistrikan 30/2009 swasta boleh menjual listriknya kpd pelanggan di wilayah usahanya dan izin yg diberikan adalah pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi yaitu punya pembangkit listrik jaringan dan pelanggan di wilayah usahanya.
yg memiliki wilayah usaha di Indonesia adalah pemerintah indonesia cq menteri esdm sbg regulator.
PLN sekarang juga izinnya adalah pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi di wilayah usahanya yg diberikan prioritas oleh menteri esdm utk seluruh indonesia kecuali wilayah2 usaha yg sdh diberikan izinnya kpd swasta.
IPP tdk menjual listriknya ke swasta krn tdk mempunyai wilayah usaha hanya menjual listriknya ke PLN dgn transaksi availability factor dgn contract capacitynya.
swasta yg punya wilayah usaha disebutnya PPU private power utility bukan IPP independent power producer.
harga jual listrik baik IPP maupun PPU hrs melalui persetujuan menteri esdm sbg kontrol pemerintah utk tarif listriknya..
klo dulu UU 15/85 PLN izinnya disebut PKUK pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan dan diwajibkan melistriki seluruh Indonesia dan PLN masih perum.
listriknya msh dperlakukan sbg infrastruktur shg pemerintah wajib mendanai pembuatan infrastruktur listrik tsb..
sedangkan dgn UU sekarang listrik sdh jd komodotas sehingaa dibuat tarif komponen A dan B sbg capacity payment dan komponen B dan D sbg energy payment.
mdh2an bisa membantu..

-0-

Baca juga:

Listriktoday – Ada tulisan yang beredar di medsos yang isinya menyerang PLN dan Pemerintah. Isi tulisan itu sepenuhnya hoax dan framing oleh penulisnya, yaitu Ahmad Daryoko. Orang ini dulu kabarnya adalah Ketua Serikat Pekerja PLN. Setelah dipecat dari sana, agaknya misi utama hidupnya adalah menyebarkan kabar bohong dan fitnah terhadap Pemerintah, khususnya PLN.

Berikut ini saya cantumkan beberapa hal yang baru saja dia ungkapakan dalam tulisan hoaxnya, sekaligus debunknya.

Pertama, Ahmad Daryoko membuat hoax tentang adanya instruksi Menteri BUMN yang melarang PLN mengoperasikan pembangkitnya.

Ini jelas mengada-ada. Instruksi seperti ini kalau ada, justru melanggar hukum. Karena berpotensi merugikan negara. Justru yang ada, Menteri BUMN memberikan arahan pada PLN untuk membuat kebijakan yang tepat di tengah pandemi Corona. Karena semua sektor ekonomi mengalami kelesuan. Industri dan bisnis banyak yang tutup. Otomatis ini berpengaruh pada kinerja PLN sebagai penjual stroom.

Tinggalkan komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: